Suatu fenomena baru dalam dunia pendidikan hari ini. Fenomena ini terjadi seiring berubahnya nomenkaltur Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi pada era baru, presiden baru, menteri baru dan harapan baru. Ini sudah menjadi rahasia umum dalam dunia pendidikan sejak satu bulan terakhir.
Ada saja kegaduhan yang dimunculkan dalam dunia pendidikan. Mulai dari kurikulum yang tidak belum sempurna sampai pada kualitas pendidikan yang tidak bisa dongkrak sedikitpun. Bahkan Program Internasional Student Assesmemt (PISA) yang masih menempatkan pendidikan negeri ini pada deret nomor dua terakhir dari sejumlah negara yang disurvei.
Semakan hari ada saja kegaduhan yang muncul, baik berhubungan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi. Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak maupun aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM). Hampir setiap hari hal ini selalu menuai kontroversi baik di media sosial, media cetak maupun dalam kehidupan belajar di sekolah.
Kegaduhan tersebut telah menyita perhatian sejumlah pihak, pendidikan yang seharusnya sebagai wadah dalam pembentukan karakter bangsa berubah menjadi tawuran perdebatan di tengah masyarakat. Setiap perdebatan tentunya selalu memunculkan efek terhadap alur pikir masyarakat. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa, orang yang menolak kurikulum merdeka dianggap sebagai "Orang yang Sesat Pikir”.
Sementara dalam ranah perdebatan tentang kurikulum ini dilakukan oleh tokoh- tokoh nasional sekelas Wakil Presiden Ke 10 yaitu Bapak Yusuf Kalla. Pertanyaannya apakah tokoh nasional sekaliber Wakil Presiden dianggap Sesat Pikir? Alangkah baiknya pernyataan tersebut ditinjau ulang sebelum berkembang viral (Virus Aktual) menjadi bola liar dalam kehidupan pendidikan.
Selanjutnya, seiring perjalanan konstelasi politik, tiba-tiba terjadi pergantian presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Melalui suksesi pilitik tersebut, maka terjadilah perubahan di ranah pemerintahan pada semua lini bernegara terutama bidang pendididikan.
Perubahan tersebut meliputi hadirnya sosok menteri baru yang mengampu pendidikan dan nomeklatur kementerian yang baru. Melalui fenomena baru dalam dunia pendidikan diharapkan akan muncul semangat dari presiden baru, menteri baru dan harapan baru.
Presiden Baru
Sejak dilantik menjadi presiden baru Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024 langsung terasa ada perubahan yang menyeruak pada setiap sendi negeri terutama pada bidang pendidikan. Di tengah masyarakat dan media sosial para netizen ramai - ramai memposting temtang kebijakan baru di bidang pendidikan.
Perubahan yang paling fundamental adalah munculnya tiga kementerian yang mengurus pendidikan. Hal ini tampak pada nomenkaltur yang dipecahkan menjadi tiga bagian yaitu Kementerian Bidang Dasar dan Menengah ( Kemendasmen). Kementerian Riset dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.
Ketiga kementerian tersebut masing - masing dipimpin oleh orang -orang yang profesional dan punya kredibiltas di bidang pendidikan. Artinya, orang -orang yang dipilih betul memiliki ilmu dan profesional sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Dalam kontek ini presiden terpilih sadar betul akan sebuah filosofi yang menyatakan bahwa "Setiap pekerjaan harus diserahkan kepada ahlinya".
Penempatan orang -orang profrsional yang mengurus pendidikan pada saat ini merupakan suatu harapn baru. Bahkan penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya dalam kondisi seperti ini disebut kabinet zaken.
Berbagai program yang akan dijalankan tentang pendidikan tentunya membawa angin segar yang luar biasa. Langkah cepat yang diambil merupakan suatu penanganan yang tepat dan berjenjang terhadap nasib pendidikan lima tahun ke depan. Melihat gerak cepat langkah yang diambil oleh presiden tersebut, dunia pendidikan Indonesia menjadi senyap dan bersahaja.
Jika dianalogikan hal ini seperti suatu cerita yang berlangsung pada suatu negeri di antah berantah. Namun, ketika konflik di tengah tokoh -tokoh pemangku kepentingan pendidikan mencapai puncak, muncul tokoh baru yang mampu menetralisir keadaan. Cerita yang awalnya sudah mencapai klimaks kemudian berubah menjadi antiklimaks atau peleraian. Namun, dari analogi tersebut masyarakat berharap tentang cerita pendidikan negeri ini berakhir dengan bahagia ( happy ending )
Kementerian Pendidikan
Pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subainto, sang pemimpin baru tersebut mengambil sebuah kebijakan yang mengejutkan semua pihak. Hal ini ditandai dengan pemisahan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Dasar dan Menengah, Kementrerian Tinggi Riset dan Teknologi serta Kementerian Kebuadayaan. Pemisahan ini dilakukan dengan alasan yang logis agar semuah masalah pendidikan diurus pada jenjang dan pakar yang sesuai.
Baca Juga: Mau Surat Lamaranmu Diterima Perusahaan? Pahami Konsep Surat Lamaran Berikut!
Untuk Kementerian Dasar dan Menengah diurus oleh Prof, Dr. Abdul Mukti dengan dibantu oleh seorang Wakil Menteri. Sedangkan untuk Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dipimpin oleh Prof. Dr. H. Muhammad Nasir., M.Si. Akt. Ph.d. juga dibantu oleh dua orang Wakil Menteri (Wamen). Selanjutnya, untuk Menteri Kebudayaan juga dipinpin oleh satu orang menteri dan satu wakil .
Pemisahan Kementerian Pendidikan tersebut memberikan kesempatan kepada menteri yang ditunjuk untuk lebih leluasa berinovatif dalam ruang yang sudah dibatasi pada bidang pendidikan. Masing -masing kementerian dapat berkolarasi dalam memajukan dunia pendidikan secara komprehensif, baik tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi. Hal ini agak ironi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, sebuah kementerian yang begitu luas bidang pengelolaan, namun ditambah parah lagi dipimpin oleh orang yang punya kualifikasi tidak sesuai dengan bidang yang dipimpin.
Apabila pembaca mau menoleh ke belakang sebentar saja tentang tokoh -tokoh yang menjadi menteri pendidikan negeri ini. Mereka adalah orang -orang hebat yang menjadi penguasa ilmu pengetahuan pada menara gading di negeri ini. Mereka adalah orang- orang yang sudah bergelut dan mengabdi pada dunia pendidikan sebelum menjadi Menteri. Pendidikan Hal ini akan berbeda dengan menteri pendidikan yang bukan berasal dari kalangan akademik. Ketika mereka berasal dari kalangan bisnis yang terjadi adalah kegaduhan yang luar biasa. Ini dikerenakan pendidikan terlalu dikomersilkan lewat aplikasi yang berbayar dengan mengejar jam tayang yang luar biasa.
Menteri Baru
Menteri Pendidikan Dasar dan Menenegah yang baru diangkat oleh Presiden Prabowo Subiantao diharapkan mampu membawa perubahan pada dunia pendidikan khususnya pada Tingkat Dasar dan Menengah. Sejak ditunjuk menjadi Mentri Pendidikan Dasar dan Menegah beliau langsung mengemukakan enam program utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia ke depan.
Salah satu program yang dapat membentuk karakter manusia sesungguhnya adalah Pembangunan Bahasa dan Sastra yang meliputi pemartabatan bahasa negara; pelindungan bahasa daerah; penginternasionalan bahasa Indonesia; dan peningkatan literasi.
Program pembangunan bahasa dan sastra merupakan hal utama bagi tumbuhnya karakter peserta didik dalam bidang kebahasaan dan sastra. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu menguasai budaya dan sejarah bangsanya. Inilah yang dimaksud dengan peletakan dasar-dasar karakter pada peserta didik. Selain itu, melalui pengenalan bahasa dan sastra oleh peserta didik akan menghasilkan siswa yang berrmartabat melalui sikap kebahasaan yang ditimbulkan.
Hal di atas dapat dijadikan dasar berpikir peserta didik dalam mengembangkan bakat minat dan pengetahuan melalui penguasaan literasi yang kuat. Sudah menjadi rahasi umum, bahwa literasi adalah salah satu cara berpikir kritis untk menyampaikan gagasan dan menggunakan bahasa sebagai media. Melalui penguasan bahasa lewat penguatan literasi akan melahirkan generasi muda yang mampu bersaing dan bersinergi dengan masyarakat golbal .
Harapan Baru bagi Dunia Pendidikan
Berdasarkan landasan dan pondasi yang dijadikan dasar berpikir, bersikap dan bertidak bagi pemegang kepentingan dalam dunia pendidkan diharapkan akan memunculkan hal -hal baru dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia di negeri ini. Dari segi literasi dan numerasi, ke depan diharapkan Indonesia sudah mampu menegadahkan kepala di dunia internasional terutama berkaitan dengan perangkingan yang dilakukan oleh Program Internasaional Asesmant Student ( PISA)
Merujuk pada sistem pendidikan melalui menteri pendidkan yang baru pada ketiga kementerian yang telah dibentuk diharapkan adanya perubahan kurikulum yang fleksibel, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi terhadap guru. Hal seperti yang sudah terajut mesra sebelum Program Guru Penggerak muncul, meraka berada dalam satu kesatuan yang utuh.
Selain itu, untuk kelangsungan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) juga ada harapan baru yaitu dihapusnya sistem zonasi. Sistem penerimaan ini pada awalnya memang punya tujuan mulia, yaitu untuk pemerataan mendapatkan pelayanan pendidikan yang merata. Akan tetapi, di tengah perjalanan sistem ini menuai protes dan kegaduhan di kalangan masyarakat. Sarana prasarana, jumlah sekolah, dan letak geografis tidak mendukung untuk kelangsungan sistem penerimaan siswa baru dalam bentuk zonasi. Akan tetapi, penerimaan peserta didik baru lewat jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua malah mendapat apresiasi yang luar biasa dari orang tua selaku pengguna jasa layanan pendididikan.
Ke depan kegaduhan-kegaduhan yang sudah ditanam dalam badan tulisan di atas tidak lagi bermunculan. Pendidikan itu seyognya berlangsung dalam keadaaan aman, sejuk, dan damai. Tidak boleh adanya kontroversi dalam pelaksanaan pendidikan, karena pembangunan pendidikan adalah Blue Print pembangunan bangsa pada setiap dekade. Tidak boleh ada lagi Kementerian pendidikan mengeluarkan sebuah kebijakan yang menyangkut pendidikan tanpa melakukan uji publik seperti dahulu. Teknik tes ombak sudah bisa dihilangkan, itu bukan sebuah tradisi yang baik dalam mengambil keputusan. Pengelola pendidikan ke depan diharapakan lebih berorientasi pada tujuan pendidikan nasional sesuai dengan amanah undang-undang yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, setiap kebijakan harus memberikan manfaat secara langsung kepada dunia pendidikan, bukan lebih bersifat finansial yang berbalut aplikasi dan teknologi.
Biarkan guru mengajar sesuai kurikulum yang sudah ditetapkan dan direvisi. kurangi beban di punggung mereka yang selama ini mereka alami. Mereka juga manusia yang mempunyai tanggung jawab lain selain mengajar. Berikan kesepatan kepada mereka untuk berinovasi, berkreasi dan mandiri dalam melakukan tugas sebagai guru. Yang lebih penting m ereka tidak dikekang oleh jumlah administrasi dan aplikasi yang melilit leher.
Semoga ke depan adanya instrumen yang tepat untuk evaluasi pembelajaran yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini penting untuk mengukur standar pendidikan secara nasional bukan sebagai pemetaan seperti yang berlaku selama ini. Evalusi secara nasional sangat penting dilakukan untuk menunbuhkan daya juang dan semnagat belajar sesama peserta didik. Evaluasi secara nasional juga dapat menumbuhkan jiwa kompetitif diantara peserta didik.
Simpulan:
Presiden baru,Menteri Baru dan Harapan Baru adalah sebuah pondasi awal dalam membangun pendidikan untuk lima tahun ke depan. Jika permasalahan yang sudah diungkapkan di atas tidak berjalan sesuai dengan harapan, maka pendidikan Indonesia ke depan akan bermartabat, berwibawa dan berkeadilan sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 dan Sistem Pendidikan Nasional.
Penulis adalah Pemimpin Redaksi Jurnal Aceh Edukasi dan Guru SMA negeri 1 Lhokseumawe
0 Komentar